peraturan tentang tata naskah dinas. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. peraturan tentang tata naskah dinas

Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Nomor: 31: Tahun: 2020: Tentang: TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 18 Desember 2020: Pejabat yang Menetapkan: YASONNA H. TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. lampiran ii peraturan gubernur jawa timur nomor 95 tahun 2018 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi jawa timurPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. U. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di' Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diamanatkan menyusun petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas elektronik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Per-aturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. E. ABSTRAK: Menimbang: a. Pedoman ini ditetapkan dengan Permen LHK Nomor P. -4Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jenis. Umpan ; FAQ ;2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; b. TENTANG TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : a. Unduh pdf. E. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagaiWebsite Biro ORTALA. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten CIlacap. Dokumen Peraturan : Peraturan Bawaslu No. Provinsi Jawa Barat. 1244, peraturan. Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH - Download as a PDF or view online for free. TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SISTEMATIKA BAB I JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS A. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggunaan tinta untuk naskah dinas, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; b. id : 3 hlm. Pasal 5 Sasaran TNDE meliputi: a. Maksud Pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas padaPedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. A. 21. 60. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan Pasal 3 Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 1505, jdih. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam. Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. U. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan T. 4 23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14, BN. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 2019. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 114, seri E1); 13. 31, BN. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30. Badan / Pengarang. Jenis Peraturan. E. Peraturan Perundang-undangan. E. Judul. BABI KETENTUANUMUM. Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. Mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas;. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. go. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik. Pemerintah Prov Aceh. peraturan bupati nganjuk nomor 55 tahun 2018 tentang tata naskah dinas pemerintah kabupaten nganjuk n/a: n/a: 109: 2: 2017: 2017-01-03: peraturan bupati nganjuk nomor 2 tahun 2017 tentang pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan bagi pegawai asn di lingkungan pemkab nganjuk: n/a: n/a: 110: 3: 2017: 2017-01-03Dokumen ini berisi informasi tentang rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024. Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, berlaku secara internal dan/atau eksternal Komnas HAM dan bersifatPasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. 2022. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. id – PERATURAN BKN Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Naskah Dinas. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. id: 3 Hlm. MATERI POKOK PERATURAN. Tahun. E. U. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia. go. Peraturan Perundang-undangan. (1) Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 2018, No. 609, 2021 kemendespdtt. Peraturan ini berisi tentang jenis, bentuk, format, penomoran, penandatanganan, penggunaan kop surat dan cap dinas, serta penyimpanan dan pengarsipan naskah di BKN. Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas , perlu men etapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1 . id: 41 hlm. Naskah Dinas penetapan; dan c. PERATURAN BPKP: Nomor: 4: Tahun: 2022: Judul: Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Tanggal Disahkan: 21 Febuari 2022: Tanggal Diundangkan: 22 Febuari 2022: Tanggal Berlaku: 22 Febuari 2022: Sumber-Subyek: DATA TIDAK TERSEDIAGubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali; b. Judul. Tipe Dokumen : Peraturan Perundang Undangan: T. PERATURANPEDIA. Kementerian Pekerjaan. – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK. Peraturan KPU No. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan tata naskah dinas. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Badan / Pengarang. (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. E. U. perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,. tata naskah dinas. Daftar Situs Slot Gacor Online Terpercaya Indonesia 2023. 44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan; dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. ht ng nta-te 23 MENTERI DALAM NEGERI-20 REPUBLIK INDONESIA. 9, BN 2018/No. go. Tata Naskah Dinas. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-. Meta: Keterangan: Status:. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T. Adapun Naskah Dinas pengaturan. Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk seluruh satuan1. Unduh Full Text 2704 kali. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor 72/M. 126, jdih. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: Nomor: 26: Tahun: 2019: Judul: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan : T. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPeraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, tata naskah dinas, naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan dan pencabutan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan penutup. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. U. Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; b. 63. tata naskah dinas - pedoman. 2021. E. Dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguABSTRAK: a. id : 5 hlm. U. CATATAN : - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Sepetember 2022. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata. 92 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1291; : 34 Hlm. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Judul. Glosarium. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib, administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1). Undang-Undang Nomor 6 Drt. Mengingat : 1. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: T. 1253 , 20 20 BAWASLU. Ver. Pasal 17 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. terlaksana dengan efektif dan efisien perlu disusun tata naskah dinas; c. 164/PMK. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Dokumen Peraturan : Permenkes No. Tentang. id : 45 hlm. Contoh : (i) (ii) (iii) dst. (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi elektronik. Undang-Undang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2021. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Format pengumuman dapat dilihat pada Contoh 17. Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tipe Dokumen. ml. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Perundang-undangan. E. E. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2018. Naskah Dinas lainnya. terciptanya pemahaman yang sama tentang pengelolaan Naskah Dinas Elektronik terutama dalam implementasi Sistem Naskah Dinas Elektronik di seluruh unit kerja di lingkungan. Pejabat yang Menetapkan. Daerah adalah Kabupaten Bogor. Jenis. Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian. Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 2019/NO. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan prosessidang atau rapat. Pencabutan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Format pengumuman dapat dilihat pada Contoh 17. 3. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 5. 1, BN. bahwa Kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli. 58 Halaman. Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas Surat di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu; Mengingat : 1. Judul. Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian SosialPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. U. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,. (3) Tata cara pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini. Ditetapkan Tanggal. Nomor. -2-BAB I KETENTUAN UMUM. Nomor Pengundangan. 2021/NO. 144, BD 2021/144. 21 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tata Naskah Dinas dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media. Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mencabut. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,. Bagian Organisasi.